Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengumumkan peningkatan signifikan dalam alokasi dana bansos (bantuan sosial) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2024. Jumlahnya mencapai Rp496,8 triliun, meningkat sebesar Rp20,5 triliun dari alokasi di APBN 2023. Peningkatan ini telah mendapatkan persetujuan dari DPR, memastikan transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan dana tersebut.
Menurut Menteri Keuangan, bansos merupakan salah satu bentuk intervensi APBN sebagai “shock absorber” untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah gejolak harga pangan. Namun, penanganan masalah kenaikan harga pangan tidak hanya melibatkan bansos, melainkan juga intervensi melalui anggaran ketahanan pangan, yang mencapai Rp114,3 triliun pada tahun 2024. Program-program ini mencakup ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, dan pengembangan sentra produksi.
Menghadapi Pemilu 2024, pemerintah memberikan perhatian khusus pada bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan untuk Januari hingga Maret. Pemerintah juga memperpanjang bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat hingga Juni 2024. Penyediaan dana bansos dan BLT sebesar Rp11,25 triliun diambil dari APBN, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.
Peningkatan alokasi dana bansos dalam APBN 2024 menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Program bansos dan BLT diharapkan dapat menjadi “shock absorber” yang efektif untuk menjaga daya beli dan membantu masyarakat yang membutuhkan selama periode Pemilu dan beyond.
Demikian informasi seputar kebijakan pemerintah soal dana bansos 2024. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Texas-Directory.Org.