Kenaikan UMP 2025 dan Tantangan Ekonomi: Apindo Desak Pemerintah Pertahankan PP 51 Tahun 2023

Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 pada November mendatang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk mempertahankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai dasar penghitungan dan kenaikan UMP 2025.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menegaskan bahwa stabilitas peraturan sangat penting bagi dunia usaha, pekerja, serta para investor asing.

Dalam pernyataannya pada Rabu (30/10), Bob mengingatkan bahwa formulasi penghitungan UMP yang adil harus tetap konsisten. “Kepastian hukum tidak hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga bagi pekerja dan investor,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perubahan formula UMP tiap tahun akan menyulitkan investor dalam menghitung biaya tenaga kerja untuk jangka panjang, sehingga berpotensi membuat mereka beralih ke negara tetangga yang menawarkan kepastian lebih besar.

Menurut Bob, minat investor untuk masuk ke Indonesia bergantung pada stabilitas regulasi, khususnya dalam pengupahan. Perubahan kebijakan dan kenaikan UMP 2025 yang tidak konsisten dinilai akan memperbesar risiko bagi investor, mengingat banyaknya faktor yang harus dihitung, terutama terkait biaya operasional.

“Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya,” ungkap Bob. Dalam konteks ini, Vietnam kerap menjadi negara tujuan investasi alternatif dengan potensi margin yang lebih stabil.

Selain itu, Apindo menyatakan bahwa permintaan kenaikan UMP 2025 hingga 8-10 persen tidak dapat diterapkan seragam di seluruh daerah. Kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan yang berbeda di tiap daerah perlu diperhitungkan dalam penentuan UMP.

Apindo juga terus mendorong anggotanya untuk memperkuat komunikasi bipartit dengan pekerja guna merumuskan Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU) yang berbasis kompetensi.

“Komunikasi bipartit antara perusahaan dan pekerja menjadi solusi agar tercapai kesepakatan atas upah yang ideal,” tutup Bob.

Dukungan Apindo terhadap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto ini mencerminkan komitmen mereka dalam memperkuat ekonomi nasional tanpa mengabaikan kepentingan pekerja.

Demikian informasi seputar tuntutan buruh soal kenaikan UMP 2025. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Texas-Directory.Org.