Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Moga Simatupang telah menemukan 106 pengusaha Minyakita yang diduga melanggar ketentuan terkait kemasan minyak goreng rakyat (MGR).
Pelanggaran itu mencakup berbagai pelaku usaha, seperti distributor, produsen, repacker, dan pengecer.
“Sebanyak 106 pelaku usaha yang teridentifikasi telah melakukan pelanggaran, baik di pasar grosir maupun pengecer. Kami telah memberikan sanksi administratif, yang meliputi teguran, penarikan barang, hingga repacking untuk memastikan produk sesuai dengan standar kemasan yang ditetapkan,” kata Moga pada konferensi pers, Rabu (19/3).
Pelanggaran yang ditemukan antara lain pengurangan takaran isi dan alih lisensi merek Minyakita. Selain itu, beberapa pengusaha Minyakita juga ditemukan melanggar ketentuan tentang penggunaan merek, yang tertuang dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2024.
Kemendag menegaskan bahwa Minyakita bukanlah minyak goreng subsidi, dan tidak ada alokasi dana APBN dalam proses distribusinya.
Kemendag bersama pengusaha Minyakita, yang tergabung dalam asosiasi repacker, sepakat untuk mematuhi regulasi yang ada guna mencegah pelanggaran lebih lanjut. Bahkan, Kemendag memastikan bahwa pasokan Minyakita tetap terjaga, terutama selama bulan Ramadhan dan Lebaran 2025, dengan koordinasi yang erat antara distributor.
“Untuk memastikan pasokan tetap lancar, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah mengundang para distributor untuk meningkatkan distribusi Minyakita, terutama yang memiliki kebun, demi mempersiapkan kebutuhan pasar selama Idul Fitri,” tambah Moga.
Dengan sanksi yang telah diterapkan dan koordinasi yang terus diperkuat, Kemendag berkomitmen untuk memastikan Minyakita sampai ke konsumen dengan harga dan kualitas yang sesuai, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah.
Demikian informasi seputar kecurangan para pengusaha Minyakita. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Texas-Directory.Org.