Layanan LRT Jabodebek mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah melalui dana Public Service Obligation (PSO) senilai Rp119,79 miliar. Penandatanganan simbolis dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, dan Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan transportasi umum yang terjangkau dan terintegrasi.
“Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana kewajiban pelayanan publik (PSO) sebesar Rp119.793.951.000 pada 2023,” ungkap Risal dalam keterangan resmi pada Kamis (7/12). Penandatanganan kontrak subsidi ini dianggap sebagai langkah konkret pemerintah untuk memberikan layanan kereta api yang terjangkau kepada masyarakat.
Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo menegaskan komitmen perusahaan dalam melaksanakan tugas PSO dengan sebaik mungkin. KAI siap menjalankan amanah yang diberikan oleh Kemenhub sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Selain itu, ia menjamin peningkatan dalam segi sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya.
“Pihak KAI akan terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman,” kata Didiek.
Dukungan finansial ini juga diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh, mencakup sarana, fasilitas, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. KAI berupaya menjadikan layanan LRT Jabodebek sebagai bagian integral dari sistem transportasi umum yang efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Subsidi PSO ini menjadi dorongan positif bagi kelancaran dan ketersediaan layanan transportasi publik yang handal di wilayah Jabodebek.
Demikian informasi seputar perkembangan layanan LRT Jabodebek. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Texas-directory.org.