Belakangan ini, sejumlah daerah mulai menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) secara signifikan, seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah yang berencana mengalami kenaikan tarif PBB hingga 250%.
Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah teguran dari Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, aksi protes dari warga tetap berlangsung, dengan tuntutan agar Bupati Pati mengundurkan diri.
Kenaikan tarif PBB-P2 ini menjadi sorotan publik karena bisa memberikan dampak langsung pada daya beli masyarakat. Seperti yang terjadi di Jombang, Jawa Timur, salah seorang warga mengaku terkejut dengan kenaikan PBB tanah miliknya yang melonjak hingga 1.202% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan itu juga merupakan hasil dari penyesuaian peraturan daerah yang diharuskan oleh pemerintah pusat.
Penyebab Kenaikan Tarif PBB-P2 dan Dampaknya pada Masyarakat
Kenaikan tarif PBB-P2 di sejumlah daerah banyak dipicu oleh kebutuhan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut terjadi seiring dengan berkurangnya dana transfer pusat dan stagnasi penerimaan dari sektor lain, seperti retribusi daerah.
Pajak itu menjadi pilihan karena prosesnya yang relatif cepat dan mudah dioptimalkan oleh pemerintah daerah.
Namun, ekonomi yang terbebani dengan kenaikan ini dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Seperti yang dijelaskan oleh ekonom, kenaikan drastis dapat menyebabkan tax shock, yang memicu protes sosial dan penurunan kepatuhan pajak.
Selain itu, bila tidak diiringi dengan perbaikan layanan publik, kebijakan ini dapat melemahkan iklim investasi dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Meskipun kenaikan tarif PBB-P2 tampaknya menjadi solusi instan, ekonom menyarankan alternatif yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah memperluas basis pajak dengan memperbarui data objek pajak secara digital dan memastikan semua wajib pajak teridentifikasi.
Di luar sektor pajak, pemda juga dapat mengoptimalkan BUMD dan mengelola aset daerah yang tidak produktif untuk meningkatkan pendapatan.
Langkah-langkah ini memang membutuhkan waktu dan investasi, tetapi hasilnya lebih stabil dan tidak langsung membebani masyarakat. Penerapan kebijakan fiskal yang lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat akan lebih efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Kenaikan tarif PBB-P2 menjadi strategi cepat bagi banyak daerah untuk mendongkrak pendapatan daerah, namun kebijakan tersebut memiliki dampak sosial yang cukup besar. Pemda perlu mempertimbangkan alternatif lain yang lebih berkelanjutan dan tidak langsung membebani masyarakat, seperti pengelolaan aset daerah dan optimalisasi BUMD. Ke depannya, pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengambil kebijakan fiskal untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
Demikian informasi seputar kenaikan tarif PBB. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Texas-Directory.Org.